Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Dasar Hukum Pelayanan

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Keputusan Menperindag No. 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Keputusan Walikota Magelang No. 7 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Perusahaan.

Persyaratan Pelayanan

PERSYARATAN IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
1. Perseroan Terbatas (PT)
a. Fotocopy akte pendirian , dan data akte pendirian yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenang
b. Fotocopy akte perubahan pendirian perseroan ( apabila ada )
c. Asli dan fotocopy keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum
d. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) Direktur atau penanggung jawab dan Pemegang saham
e. Fotocopy Izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi teknis
2. Koperasi
a. Fotocopy akte pendirian Koperasi
b. Fotocopy Surat pengesahan Badan Hukum yang disahkan pejabat yang berwenang
c. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) Pengurus
d. Fotocopy Izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi teknis
3. CV/Firma
a. Fotocopy akte pendirian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
b. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) penanggung jawab atau pengurus
c. Fotocopy Izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi teknis
4. Perorangan
a. Fotocopy akte pendirian ( apabila ada )
b. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) penanggung jawab atau pemilik
c. Fotocopy Izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi teknis
5. Bentuk Perusahaan Lainnya
a. Fotocopy akte pendirian , dan data akte pendirian yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenang
b. Fotocopy akte perubahan pendirian perseroan ( apabila ada )
c. Asli dan fotocopy keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum
d. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) Direktur atau penanggung jawab dan Pemegang saham
e. Fotocopy Izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi teknis
6. Kantor Cabang, Pembantu, Agen dan Perwakilan
a. Fotocopy akte pendirian , dan data akte pendirian yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenang
b. Fotocopy akte perubahan pendirian perseroan ( apabila ada )
c. Asli dan fotocopy keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum
d. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) Direktur atau penanggung jawab dan Pemegang saham
e. Fotocopy Izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi teknis

Prosedur Pelayanan

1. Pemohon mengajukan dengan mengisi surat permohonan izin.

2. Petugas melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan.
3. Pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan.
4. Penyelesaian biaya administrasi.
5. Penerbitan dan penyerahan Tanda Daftar Perusahaan.

Dasar pertimbangan

Wajib daftar perusahaan secara sepintas tampaknya adalah hanya masalah teknis administratif. Namun demikian pendaftaran atau daftar perusahaan merupakan hal yang sangat penting.

Pada dasarnya ada 3 pihak yang memperoleh manfaat dari daftar perusahaan tersebut, yaitu:

  1. Pemerintah
  2. Dunia Usaha
  3. Pihak lain yang berkepentingan

Selain itu daftar perusahaan penting sebagai alat pembuktian yang sempurna atau ontentik.

Daftar Perusahaan

Dalam ketentuan Umum Undang – Undang No.3 tahun 1982 disebutkan bahwa :

Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang – undang Wajib Daftar Perusahaan atau UU – WDP dan atau peraturan – peratuaran pelaksanannya , dan atau memuat hal – hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)

Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik untuk perusahaan yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi, perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan menteri yang berkompeten.

REFERENSI :

http://www.google.com

Tinggalkan komentar

Filed under ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s